Fenomena Rustriningsih pada PILGUB Jateng 2013

Rustriningsih

Rustri tidak hadir dalam pendeklarasian Ganjar-Pranowo dan tidak kunjung memberi sikap dukungan terhadap calon yang diusung PDIP, sikap megawati pun seakan lebih memihak ganjar dibanding mengayomi rustriningsih , ganjar sgt diharapkan mega menjadi "jokowi" dijateng ... jokowi dari khayangan ... pendukung rustriningsih akan berbalik mendukung bibit waluyo .. itu sudah pasti ..dari pada memberi suara ke ganjar Kalau Jateng kalah lagi, Mega akan gigit jari, kalah dimana-mana:) RT , ganjar sgt diharapkan mega menjadi "jokowi" dijateng

hanya karena membidani lahirnya nasdem, tetapi rustriningsih tak masuk ke nasdem ..sudah dianggap ngeyel sama megawati , dalam faksi PDIP ..mega terkenal pilih kasih ..ganjar, jokowi itu nama nama anak kesayangan mega ..bedakan sama budiman , sikap megawati pun seakan lebih memihak ganjar dibanding mengayomi rustriningsih , Rustri mengaku sedih karena niat untuk melanjutkan perjuangan membangun Jateng yang bersih adil dan maju ternyata terganjal mekanisme partai

Rustriningsih mengucapkan permohonan maaf kepada para kader dan simpatisan yang banyak membantu perjuangannya selama ini , Rustriningsih : " pada saatnya dan tidak lama lagi kebenaran akan menang" .. singgungan buat megawaty , rustriningsih merasa di khianati DPP PDIP dengan lebih memilih ganjar yang tak tahu apa apa tentang jateng , yang harus cerdas adalah megawati dan pimpinan di DPP PDIP .. tak melihat gajah di pelupuk mata :) , silahkan nilai keberhasilan Bibit .. saya kan cuma menyampaikan ke publik bahwa dibalik majunya Ganjar, menyisakan masalah , rustriningsih adalah kepala daerah pertama di Indonesia yg membuka  (APBD) kepada publik melalui surat kabar, Mega nggak melihat, Rustriningsih sebenarnya sudah bertekad maju mencalonkan diri pada pilgub Jateng, dia mengusung tagline “I Love You Full” sayang kandas ,
Namun, Rustri harus kecewa, karena PDIP ternyata memberikan rekomendasi kepada pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko , Yang lebih mengecewakan rustriningsih, rekomendasi itu ditandatangani Sekjen PDIP Cahyo Kumolo yang berlawanan politik

byk info sesat yg masuk ke mega ttg rustri salah satunya adalah Rustri mundur dari proses penjaringan di PDIP, pdahal itu tak benar , Pengumuman ganjar jg dilakukan pada menit terakhir pendaftaran, shg byk yg berpandangan bhw ini skenario menyingkirkan Rustriningsih , Waktu yg sempit utk menyamakan persepsi dgn partai pengusung menyebabkan Rustriningsih ditekan partai medioker , pendukung rustriningsih sepakat akan melakukan gerakan golput, vote integritas atau memilih bibit waluyo , simpatisan rustri dipastikan tdk akan pilih ganjar, Lagian rustriningsih juga salah,percaya kok ke mega, ke partai,berhala semua tuh

apa benar rustriningsih masih dibutuhkan PDIP? Buat apa rustri bertahan kalau tidak bisa berbuat apa pun bagi PDIP dan masyarakat?, Saat ini Rustriningsih sibuk menenangkan para loyalis di tingkat bawah. Dia mengaku hrs bertggjwb atas kemarahan di tingkat akar rumput , ustriningsih :"Saya tetap akan merawat tali silaturahmi dengan akar rumput, walau tak dipilih DPP PDIP" , padahal Rustriningsih, kader PDI yang ikut membidani kelahiran PDI-Perjuangan, mega tahu itu..rustri berjuang dari bawah, GANJAR?

Saat menjadi bupati, yang pertama-tama dilakukan Rustriningsih adalah mereformasi birokrasi..apa ganjar bisa ?? , kita simpati pda perempuan yg sudah "berdarah darah " dari awal utk PDIP , Sentralitas di DPP PDIP yang Tinggi Penyebab Rustri Tersingkir , mega puan ganjar saat ini sebenarnya menhadapi ketakutan yg kronis  #akibat ulah elite sendiri

Read more »

Aroma korupsi dalam kisruh Ujian Nasional

TEMPO.CO, Jakarta-–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri proses tender penggandaan dan distribusi soal ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. “Tim ini akan dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Haryono Umar,” kata Nuh di kantornya Senin 15 April 2013.

Haryono adalah bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim ini juga dibentuk atas permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penggandaan dan distribusi bahan ujian nasional di 11 provinsi mengalami masalah. Pemenang proyek itu, PT Ghalia Indonesia Printing, tak bisa memenuhi tenggat, sehingga pelaksanaan ujian nasional di wilayah Indonesia tengah itu terpaksa diundur. Semula ujian nasional dijadwalkan digelar mulai kemarin. Karena terjadi masalah ini, pelaksanaan tes itu diundur menjadi Kamis depan.

“Saya minta tim investigasi mempelajari tender dari awal,” kata Nuh. Ia juga siap pasang badan atas kisruh ini. “Kendati masalah ada di percetakan, saya siap bertanggung jawab,” katanya.

Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, tender ujian nasional itu sebenarnya sudah terlihat bermasalah sejak awal dan terindikasi korupsi. Misalnya, kata Uchok, PT Ghalia sebenarnya telah diketahui tidak kompeten. “Pemenang lelang seperti sudah ditentukan,” katanya.

Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Dedi Suwendi Gumelar, juga mencium adanya aroma kecurangan dalam tender bahan ujian nasional itu. Karena itu, kata dia, dalam waktu dekat Komisi Pendidikan akan memanggil Menteri Nuh untuk menjelaskan masalah ini. “Presiden juga harus mengevaluasi menteri ini,” katanya.

Direktur Utama PT Ghalia, Hamzah Lukman, mengakui perusahaannya belum berpengalaman dalam menggarap bahan ujian nasional untuk 11 provinsi. Hamzah mengatakan pihaknya kesulitan melakukan pekerjaan ini. “Jumlah naskahnya memang lebih banyak dan bervariasi,” ujarnya.

TRI ARTINING PUTRI | FEBRIANA FIRDAUS | SUNDARI | AA

Read more »

Aksi Amnesti Antasari

Massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum berunjuk rasa meminta pengampunan atau amnesti untuk mantan Ketua KPK Antasari Azhar di depan gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/10). Mereka meminta pemerintah untuk memberikan amnesti kepada mantan Ketua KPK tersebut karena diduga sarat dengan manipulsi dan rekayasa. (FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari)

Read more »

Rizal Ramli: Surat Kuasa Boediono Soal FPJP Bisa Jadi Bukti

VIVAnews - Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli angkat bicara soal beredarnya dokumen tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century senilai Rp6,7 triliun atas nama pemberi kuasa Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Menurut Rizal, surat kuasa Boediono selaku Gubernur BI saat itu, merupakan bukti yang bisa menjelaskan peran Gubernur BI dalam pengambilan kebijakan pemberian dana talangan Bank Century.

"Menurut saya sudah waktunya KPK memperjelas tentang pemeriksaan Century yang sudah terlalu lama dan bertele-tele," kata Rizal usai dimintai keterangan kasus BLBI di gedung KPK, Jakarta, Jumat 12 April 2013.

Menurut Rizal, pihak Bank Indonesia sendiri sempat mennyatakan bahwa dengan atau tidak adanya surat kuasa dari gubernur, Bank Indonesia tetap berhak memberikan dana talangan kepada bank.

Namun Rizal menegaskan, dalam perspektif hukum yang diperlukan adalah barang bukti. Surat kuasa itu bisa jadi salah satu bukti kasus Century.

"Kami berharap KPK sudah waktunya mempertegas kasus Century. Karena semua orang di hadapan hukum kan sama, presiden, wapres, menteri dan lain-lain," kata Rizal.

Rizal mengingatkan, kasus Bank Century ini motifnya bukan semata hanya soal uang. Soal jabatan juga disinyalir menjadi motif lain kasus pemberian dana talangan senilai Rp6,7 triliun.

"Demi jabatan apapun dilakukan termasuk dengan sengaja mengurangi prasyarat mem-bailout bank dengan menurunkan capital adequate ratio (CAR)," ucapnya.

Sementara, juru bicara wakil presiden, Yopie Hidayat menyayangkan beredarnya surat tersebut. "Kasihan masyarakat kalau diberi informasi lama yang seolah-olah bukti baru," kata Yopie.

Menurut Yopie, tak ada yang luar biasa dengan surat yang beredar itu. "Setelah diputuskan oleh Rapat Dewan Gubernur, Gubernur BI menerbitkan surat kuasa untuk pelaksanaan teknisnya. Sekali lagi, tak ada yang baru dan semua sudah pernah dibahas." [Baca isi dokumen itu selengkapnya di sini](umi)

Read more »

Polisi Tolak Buka Hasil Labfor Kasus Cebongan

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian ternyata telah menuntaskan uji laboratorium forensik. Uji balistik dan olah tempat kejadian perkara dalam kasus penyerangan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, kepolisian merahasiakan hasil uji labfor, balistik, dan olah TKP tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan hasil uji labfor dan balistik itu belum lama dituntaskan oleh penyidik. "Dokumen-dokumen itu merupakan dokumen penyelidikan. Tentunya dalam kaitan konteks tersebut, semuanya dalam konteks penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan," kata Boy, Selasa, 9 April 2013.

Boy berujar, Kepolisian tidak membeberkan ke publik hasil uji labfor dan balistik tersebut sebab merupakan dokumen yang akan dipakai dalam penyidikan kasus Cebongan. "Dokumen ini untuk kepentingan penyidikan, bukan untuk disampaikan kepada masyarakat," kata Boy.

Menurut dia, hasil uji labfor dan balistik tersebut akan diserahkan ke Polisi Militer TNI. Sebab, polisi militer mengusut kasus Cebongan setelah terungkapnya pelaku penyerangan anggota Komando Pasukan Khusus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo. "Sekarang masih terus dikoordinasikan," kata Boy.

Hasil Tim Investigasi TNI Angkatan Darat menyatakan 11 anggota Kopassus Grup 2 Menjangan menyerang ke LP Cebongan dengan menggunakan senjata laras panjang dan pistol, Sabtu, 23 Maret lalu (baca: tiga anggota Kopassus turun gunung untuk serang Cebongan). Namun, dua di antaranya disebut berusaha menghalangi rekannya yang lain. Seorang lagi, berinisial U, dinyatakan sebagai eksekutor yang menembak mati empat tahanan. Keempatnya merupakan tersangka pembunuh Sersan Kepala Santoso hingga tewas.

RUSMAN PARAQBUEQ

Read more »

Mantan Pangdam IV: Komnas HAM Jangan Didengar

Panglima Kodam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso. ANTARA/Anis Efizudin

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima Daerah Militer IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso memberikan tanggapan mengenai temuan  tim investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam kasus penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. 

Tim Komnas HAM sebelumnya menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyerbuan pada 23 Maret 2013 yang menewaskan empat tersangka pembunuh anggota Komando Pasukan Khusus Serka Santoso itu.

"Komnas HAM dari dulu begitu, jangan didengar. Mereka selalu menuduh terus, jelek saja semua di mata mereka," kata Hardiono saat ditemui di kawasan Monumen Nasional, Selasa, 9 April 2013.

Ia juga menyatakan tidak ada kejanggalan yang terjadi dalam kasus yang melibatkan 11 anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura ini. Penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan anggota Kopassus berpangkat tamtama dan bintara ini diklaim sebagai suatu yang alami dan bukan sebuah kecolongan bagi TNI AD.

Bahkan, ia menyatakan dirinya siap mati untuk para prajuritnya. Ia menyatakan akan bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan Lapas Cebongan, termasuk jika harus diproses ke pengadilan saat dirinya terbukti terlibat dalam proses persidangan. "Prajurit mati untuk pemimpin, pemimpin mati untuk prajurit," kata Hardiono.

Komnas HAM sendiri berkukuh tetap menjalankan investigasi meski tim TNI AD yang dipimpin Brigadir Jenderal Unggul Yudoyono sudah memberikan hasil penyelidikannya. Komnas HAM menyatakan bahwa pengakuan 11 anggota Kopassus belum cukup jika tidak disertai bukti-bukti yang kuat.

Selain itu, hal janggal yang diajukan Komnas HAM adalah jumlah pelaku penyerangan lapas yang masih simpang siur. Hasil tim TNI AD menurut mereka juga masih menyisakan pertanyaan mengenai peran serta para komandan  dalam kasus tersebut.

Atas kejanggalan ini, Komnas HAM sebenarnya ingin melanjutkan investigasi dengan bertemu langsung dengan para tersangka dan saksi. Tapi, TNI belum memberikan lampu hijau bagi para komisioner untuk melakukan pemeriksaan langsung.

FRANSISCO ROSARIANS

Read more »

3 Fakta Kapolda DIY Kontak Pangdam Sebelum Insiden

Kapolda DIY, Brigjen (Pol) Sabar Rahardjo. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Brigadir Jenderal Sabar Rahardjo, mantan Kepala Polda DIY, membenarkan telah berkomunikasi melalui telepon dengan Panglima Daerah Militer IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso sebelum terjadinya penyerangan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman.

Insiden penyerangan  terjadi pada Sabtu, 23 Maret lalu. Sebanyak sebelas anggota Kopassus Grup 2 Menjangan, Kartasura, menyerang ke LP Cebongan dengan menggunakan senjata laras panjang dan pistol. Namun, dua di antaranya disebut berusaha menghalangi rekannya yang lain.

Para pelaku menembak mati empat orang tahanan titipan Kepolisian Daerah DIY, yaitu Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, 31 tahun, Yohanes Juan Manbait (38), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). Keempatnya adalah tersangka pembunuhan anggota Kopassus, Sersan Satu Santoso, hingga tewas di Hugo's Cafe, Jalan Adisutjipto Km 8,5 Maguwoharjo, Sleman, pada Selasa, 19 Maret 2013.

Inilah 3 fakta pengakuan mantan Kapolda DIY Sabar Rahardjo:

1.  Komunikasi tersebut sebagai bentuk antisipasi keamanan.

"Komunikasi itu dalam arti begini, saya kan melihat kasus kejadian di OKU. Saya evaluasi OKU itu kurang apa? Kurang cepat penanganannya," kata Sabar, di Markas Besar Polri seusai serah terima jabatan Kapolda DIY dari dia kepada Brigjen Haka Aksana, Senin, 8 April 2013.

Kasus OKU yang dimaksud adalah penyerangan puluhan personel Yonif Armed Martapura ke Markas Polres Ogan Komering Ulu, 7 Maret lalu, karena buntut dari pembunuhan rekan mereka oleh personel polisi.

"Makanya, penanganan saya, Anda bisa lihat sendiri. Saya tanggap. Enggak sampai 1 x 24 jam, tercepat itu. Makanya, kecepatan itu saya selalu komunikasikan. Jadi, bukan komunikasi mau apa, kecepatan saya melakukan tindakan ini, saya komunikasikan," kata Sabar.

2. Ancaman pasca-pembunuhan anggota Kopassus dibantah

Sabar membantah komunikasi tersebut karena ada ancaman pasca-peristiwa pembunuhan anggota Kopassus di Hugo's Cafe. "Oh, enggak ada (ancaman). Enggak ada apa-apa," kata Sabar. "Makanya, penanganan saya, Anda bisa lihat sendiri. Saya tanggap. Enggak sampai 1 x 24 jam, tercepat itu. Makanya kecepatan itu saya selalu komunikasikan. Jadi bukan komunikasi mau apa, kecepatan saya melakukan tindakan ini, saya komunikasikan."

3. Sebelum insiden Cebongan, Kapolda dan Pangdam menggelar rapat.

Sabar membenarkan adanya rapat di Yogyakarta pada 9 Maret, tetapi berkelik jika pertemuan itu membahas situasi keamanan yang tak kondisif pasca-kejadian pembunuhan anggota Kopassus.

Sabar berujar, penyidik Polri hanya ingin memperlihatkan hasil rekaman kamera CCTV Hugo's Cafe. "Pertemuan itu, salah satunya saya memang mengundang Danrem. Ini loh lihat, bahwa keterbukaan polisi untuk melihat CCTV. Lihat CCTV-nya kayak begini," kata Sabar. "Bukan (karena ada ancaman). Saya perlihatkan CCTV sama-sama," kata dia.

RUSMAN PARAQBUEQ

Read more »

Eks Kepala BIN: Kalau Perlu, 11 Anggota Kopassus Dapat Bintang Mahaputra

Jakarta - Kasus LP Cebongan yang melibatkan 11 anggota Kopassus dinilai akibat bisunya hukum. Sehingga, terbunuhnya Sertu Heri Santoso oleh para preman mengakibatkan senjata yang bicara.

"Premanisme di Jogja yang merajalela ini membuktikan hukum bisu. Hukum tidak bisa menyentuh preman-preman ini. Hukum ini masih punya legalitas tapi sudah tidak punya legitimasi. Hukum ini sudah tidak mempunyai daya rekatnya, sehingga masyarakat sudah tidak percaya lagi," kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono saat berbincang dengan detikcom, Senin (8/4/2013).

Di mata pendiri sekolah intelijen itu, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Oleh sebab itu, apabila hukum tidak bisa melindungi rakyatnya maka senjata yang akan bicara.

"Makanya secara hukum mereka salah, tapi secara moral mereka baik. Kalau perlu mereka dapat bintang mahaputra," papar Kepala BIN 2001-2004 ini.

Oleh sebab itu, Alumni Akmil 1967 ini meminta masyarakat memahami kasus ini secara menyeluruh, tidak sepotong-potong. Selain itu, Hendro juga meminta masyarakat menyeret-nyeret pimpinan Kopassus dalam perkara tersebut.

"Apa yang dilakukan prajurit-prajurit Kopassus ini di Cebongan, kalau secara moral dia adalah prajurit yang baik, tapi secara hukum dia salah. Seandainya dia harus dihukum, dia tetap seorang prajurit yang baik. Kalau perlu dikasih bintang jasa itu sama masyarakat. Hukum bicara yang benar dan yang salah. Moral bicara yang baik dan yang jelek. Hukumnya bisu, makanya senjata saja yang bunyi," pungkas Hendro.


(asp/fdn)

Read more »

Para Kopassus, Tolong Preman dan Koruptor Lain Di-''Cebongan''-kan Juga !

Para Kopassus, kami rakyat kecil udah muak banget pada ketidak adilan selama ini. Kami sudah putus asa berharap pada politikus, birokrat, ulama, apalagi polisi. Mereka maling semua. Minimal hampir semua. Mereka sudah menyakiti rakyat berulang kali, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Mereka malah bangga. Mereka sudah membunuh jutaan harapan.

Om Kopassus, pada siapa lagi kami berharap? Pada KPK? Gak bisa, karena disana ada Busyro M dan Bambang Wj. Mereka itu double agent.

Berharap pada SBY? Gak bisa, ia sibuk ngurusin partainya yang jadi sarang garong.

Berharap pada media massa? Gak bisa. Di Indonesia ini cuman Kompasiana yang gak bisa dibeli. Karena yang nulis di sini gak kenal mata uang. Lagian, yang nulis ratusan ribu orang, gimana mau menyuapnya? Media yang lain? Semua milik politisi dan preman.

Om Kopassus, tolonglah kami! Kami rakyat kecil yang selalu diperas dan ditindas, ditipu dan diperkosa!

Kami janji, nanti kami akan gotong royong urun dana untuk belikan peluru. Tapi tolong dihemat. Karena kami miskin. Satu peluru satu nyawa. Tembak saja tepat di antara dua mata para preman dan maling berdasi itu. Nanti mayatnya kami yang buang ke laut.

Om Kopassus, terima kasih sudah mengurangi sumber penyakit di negeri tercinta ini. Tetapi yang lain masih sangat banyak lagi. Tolong basmi sampai habis.

Om Kopassus, jangan kecewakan harapan kami, rakyat Indonesia.

Atas nama rakyat tertindas.

Bang Pilot.(KCM/Kompasiana)

Read more »

Empat jenis ancaman yang harus di hapuskan dari NKRI pantas untuk di targetkan ala CEBONGAN

Negara Kita saat ini berada pada situasi yang sangat kritis baik secara sosial maupun secara politis , ada beberapa indikasi yang cukup memprihatinkan yang saat ini terjadi di depan mata yang mengancam pada kesejahteraan bangsa Indonesia .

1. Pemerintahan yang melakukan pembiaran atau mengabaikan dasar dasar kesejahteraan rakyatnya .
2. Koruptor , yang secara nyata telah memiskinkan bangsa Indonesia demi kepentingan partai tertentu , kelompok tertentu dan golongan tertentu .
3. Premanisme yang esensinya adalah menjadi musuh rakyat dan musuh pemegang kedaulatan tertinggi di negara demokrasi
4. Gerakan separatis yang memecah belah NKRI yang mengibarkan bendera selain MERAH PUTIH

Dengan menimbang dan memperhitungkan dan akhirnya layak di putuskan bahwa : ke empat kategori di atas pantas untuk di usulkan kepada team AK 47 untuk segera di CEBONGAN-kan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya 

Read more »

MPR: Hanya TNI yang Berani Balas Preman

JAKARTA, RIMANEWS - Kasus pembunuhan sadis empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan harus menjadi momentum pemberantasan premanisme. Peran serta aparat menjadi jawaban atas segala kegelisahan masyarakat selama ini.

“Kini saatnya aparat keamanan menyikat habis premanisme dan menyeret mereka ke pengadilan,” kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari, Jumat (5/4).

Hajriyanto mengatakan, premanisme telah menjalar ke berbagai sendi kehidupan. Masyarakat pun tidak berdaya melawan kejahatan para preman.

Dalam situasi semacam ini, imbuh Hajriyanto, hanya aparat TNI yang berani membalas aksi kekerasan para preman. “Sayang pembalasannya melawan hukum dan main hakim sendiri,” ujar Hajriyanto.

Pembunuhan terhadap empat tahanan Lapas Cebongan tidak akan terjadi bila tidak ada kekerasan yang dilakukan keempat tahanan. Menurut Hajriyanto, sudah bukan rahasia lagi bila aksi premanisme telah membuat masyarakat resah.

Dia mendesak aparat keamanan dan penegak hukum segera mengambil langkah konkret membasmi para preman. “ Peristiwa penyerangan lapas itu bermula dari terbunuhnya anggota Kopassus oleh para preman (empat tahanan cebongan),” katanya.

Hajriyanto mengapresiasi keberanian Tim Pencari Fakta TNI AD dalam mengungkap kasus pembuhunan empat tahanan Lapas Cebongan. Hal ini menunjukkan TNI AD memiliki jiwa kesatria dengan tidak menutupi fakta yang ada. “Inilah yang dikehendaki masyarakat,” ujarnya.

Terlepas dari alasan pembunuhan yang dilakukan para oknum Kopassus, hukum tetap harus ditegakkan. Hajriyanto mengatakan rakyat menunggu langkah internal TNI AD terhadap para pelaku. [rep]

Read more »

"Mereka Preman Sadis, Brutal Membunuh Serka Heru Santoso"

JAKARTA, RIMANEWS - Tim Investigasi TNI AD menyebut, empat narapidana yang tewas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, merupakan preman.

Hal itu ditegaskan Ketua Tim Investigasi Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono dalam konferensi persnya di Kartika Medika Center, Jalan Abdurahman Saleh I No 48, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013), sore.

"Mereka preman yang secara sadis, brutal membunuh Serka Heru Santoso," jelas Brigjen Unggul.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai tindakan reaktif yang diketahui ada kedekatan emosional antara alm Serka Heru Santoso dengan pelaku eksekutor oknum Kopassus tersebut.

Maka itu, Brigjen Unggul menyebut, penyerangan yang dilakukan ke LP Cebongan tersebut tidak dilakukan secara berencana.

"Apalagi mungkin dia merasa satu nasib sepenanggungan dan satu komando, mantan atasan langsung dan yang bersangkutan merasa berhutang budi karena pada saat operasi pernah diselamatkan oleh almarhum," tandasnya.[snw/ian]

Read more »

Aksi Kopassus di Cebongan Bisa Jadi 'Shock Therapy' untuk Para Preman

RIMANEWS-Kasus pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta oleh 11 pasukan dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) diyakini bisa menjadi shock therapy bagi para preman yang selama ini meresahkan masyarakat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier, mengatakan, eksekusi terhadap empat pelaku pembunuhan anggota Grup 2 Kopassus Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe, Yogyakarta, pada tanggal 19 Maret 2013 dan pengeroyokan terhadap mantan anggota Kopassus Sertu Sriyono pada tanggal 20 Maret 2013 itu mengingatkan kembali akan peristiwa penembakan misterius (petrus) terhadap sejumlah preman pada awal 80-an.

Pada waktu itu, ungkap Fuad, para preman merajalela dan menjadi momok masyarakat di Prov DIY. Mereka merampok, menodong, narkoba, memperkosa, membunuh dll termasuk kepada mahasiswi. Polisi, kata Fuad, seakan tidak berdaya. Dengan demikian, penaggulangan preman diatasi oleh TNI.

"Seingat saya, Letkol Hasbie, salah satu Dandim di Prov DIY mulai bertindak menumpas preman tersebut dan masyarakat DIY menyambut baik tindakan Dandim tersebut dan DIY jadi aman. Masyarakat bersyukur dan berterima kasih. Bukankah itu demokratis dan adil?" ujar Fuad, Sabtu (6/4).

Karena itu, sambung Fuad, model Jogja ini kemudian dijadikan model nasional yang dikenal dengan sebutan petrus.

"Aspiratip. Karena memang itulah tuntutan dan keinginan masyarakat. Itulah kehausan akan rasa keadilan yang terpenuhi. Ketika ini aparat keamanan gagal memberikan perlindungan keamanan, sejarah berulang, TNI/kopassus menjawabnya secara konkrit," tukas Fuad.

Namun demikian, Fuad juga tidak melarang pendapat sekelompok pegiat hak asasi manusia (HAM) yang masih mengecam tindakan para prajurit Kopassus tersebut.

"Silahkan sekelompok kecil berteriak HAM, tapi masyarakat berterima kasih dan bersyukur pada Kopassus. Dan malulah pimpinan nasional yang gagal melindungi keamanan rakyatnya," pungkas Fuad.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil penyelidikan Tim Investigasi TNI AD yang diketuai Brigjen Unggul K. Yudhoyono, penyerangan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada hari Sabtu (23/3) dini hari dilakukan oleh 11 oknum anggota Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dari Kandang Menjangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Empat tahanan yang ditembak mati dalam penyerangan itu merupakan tersangka pembunuhan terhadap anggota Grup 2 Kopassus Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe, Yogyakarta, pada tanggal 19 Maret 2013 dan pengeroyokan terhadap mantan anggota Kopassus Sertu Sriyono pada tanggal 20 Maret 2013.

Empat tahanan yang tewas itu Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Unggul K. Yudhoyono yang sehari-hari bertugas sebagai Wakil Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD mengatakan bahwa penyerangan terhadap empat tahanan itu merupakan tindakan seketika yang dilatari jiwa korsa dan membela kehormatan kesatuan.[ach/akt]

Read more »

Premanisme Menjamur Karena Negara Tak Beri Rasa Aman dan Keadilan

JAKARTA, RIMANEWS - Sosiolog Universitas Indonesia, DR Ricardi Adnan, mengatakan, keadilan yang dibutuhkan masyarakat tidak didapatkan dari negara. Sebab, negara lebih memilih memberikan keadilan kepada orang-orang tertentu saja.

Karenanya, menurut Ricardi terbangunlah anggapan dalam masyarakat, ormas atau lembaga pemerintahan, jika keadilan hanya mereka yang harus melakukan dan menerapkannya.

Menurut Ricardi, itu sama seperti premanisme, sebab masyarakat memilikistreet justice sendiri, akibat hancurnya kepercayaan kepada negara.

Masyarakat, kata Ricardi, menganggap negara ceroboh dan tidak bisa memberikan rasa aman. "Ini berkaitan negara tidak bisa memerikan rasa aman," sebut Ricardi.

Faktor ekonomi, menurut Ricardi juga memberikan pengaruh penting terhadao penurunan wibawa negara. Masyarakat yang terpinggirkan karena kemiskinan, seperti pedagang kaki lima yang diusir dan digusur dan tidak diberi lahan pekerjaan, bingung mencari makan untuk hidup. Akibatnya, mereka menjadi pemeras atau preman seperti menjaga lahan-lahan parkir. [12/rep]

Read more »

PDIP: Bendera GAM Tak Boleh Berkibar di Aceh

Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menyayangkan penggunaan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera Aceh. "Seharusnya tak boleh berkibar. Bendera yang berkibar hanya merah-putih. Kalau ada bendera lain, harus ditindak tegas," kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2013.

Menurut Puan, pemerintah harus berani bersikap tegas atas keputusan pemerintah Aceh menjadikan bendera GAM sebagai bendera daerah. Dia menilai pengibaran bendera GAM bertentangan dengan kedaulatan NKRI yang selama ini telah dibangun.

Puan juga menilai pemerintah telah lalai dan bersalah karena memberi kebebasan kepada rakyat Aceh untuk mengibarkan bendera GAM. "Muncul bendera mirip GAM dan sayangnya tidak diberi tindakan tegas."

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri sudah meminta Pemda Aceh mengubah lambang bendera Aceh yang mirip dengan bendera GAM. Kemiripan dengan lambang GAM, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, membuat bendera Aceh mengandung unsur separatisme.

Anggota Komisi Hukum dari PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, meminta pemerintah tegas menolak pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang menjadi dasar penggunaan bendera GAM sebagai bendera provinsi. Menurut Eva, walaupun kesepakatan Perjanjian Damai Helsinki membolehkan bendera dan simbol Aceh, Pemda Aceh harus tunduk pada seluruh UU NKRI.

GAM, kata Eva, bukanlah representasi dan aspirasi homogen masyarakat Aceh. "Sepatutnya Pemprov fokus pada politik memajukan kesejahteraan rakyat daripada mengarahkan energi ke politik identitas yang di luar koridor empat pilar negara."

IRA GUSLINA SUFA

Read more »

'Ada Motif Lain di Balik Qanun Bendera Aceh'

Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut ada motif lain disahkannya Qanun (peraturan daerah) tentang bendera dan lambang Aceh. Menurut dia, penetapan bendera mirip Gerakan Aceh Merdeka sebagai bendera Aceh kemungkinan menjurus pada pembentukan wali negara.

"Semacam pembentukan kepala pemerintah dan menteri-menterinya. Tapi itu yang sedang kami pelajari," kata Purnomo saat ditemui di kantor Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2013.

Dia pun mengaku mendapat sejumlah laporan lain tentang keadaan di Aceh dari Panglima Komando Daerah Militer Nagroe Aceh Darusallam. Saat disinggung informasi apa saja, Purnomo bungkam.

Dia hanya menyebut Kementeriannya mendukung penuh upaya klarifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Purnomo pun setuju jika penggunaan bendera itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Saat disingung Qanun tentang bendera Aceh sebagai upaya melepaskan diri dari Tanah Air, Purnomo buru-buru membantah. "Sabar dulu, kita lihat dan pantau dulu perkembangannya. Disana kan ada Pangdam," kata dia.

Jumat, 22 Maret lalu, DPRA mengesahkan Qanun tersebut belakangan disorot lantaran bendera Provinsi Aceh dibuat serupa dengan bendera yang dulu dipakai oleh Gerakan Aceh Merdeka. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, hari ini berencana menemui Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah untuk menyampaikan klarifikasi perihal Qanun itu.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, menyatakan, penggunaan bendera tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Pasal 6 ayat 4 Peraturan Lambang Daerah menyatakan bahwa desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan dengan desain logo bendera organisasi terlarang atau gerakan separatis.

INDRA WIJAYA

Read more »

Ketua DPC PDIP Ditangkap Selundupkan 400 Ribu Ekstasi

Jakarta – : Ketua DPC PDIP Blora, Colbert Mangara Tua alias Hariman Siregar diringkus tim Direktorat IV Bareskrim Polri. Dia tertangkap tangan sebagai pemilik 400 ribu butir pil koplo ekstasi yang diselundupkan dari Belanda.

Pekan lalu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri berhasil menangkap sejumlah anggota jaringan narkoba jenis ekstasi jalur Belanda-Jakarta. Dalam sebuah operasi tangkap-tangan, Polri berhasil menyergap Colbert dan kawan-kawannya yang berupaya menyelundupkan narkoba. Dalam Operasi tersebut berhasil diamankan paket berisi 400 ribu pil ekstasi.

“Modus yang dilakukan dengan mengirim barang paket yang dimasukkan dalam kompresor. Satu kompresor berisi 100 ribu ekstasi. Jadi empat unit kompresor total berisi 400 ribu ekstasi,” kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Sutarman di Jakarta, Jumat (15/3/2013) lalu.

Plh Ketua DPD PDIP Jateng M Prakosa memastikan bahwa salah satu dari anggota jaringan narkoba internasional yang tertangkap tangan pekan lalu adalah politikus PDIP, Colbert Mangara alias Hariman. Ia pun memecat Colbert yang juga Ketua DPC PDIP Blora. “Kita tegas, setelah diyakini itu adalah Colbert kita langsung pecat yang bersangkutan dari kader,” imbuh Prakosa saat dikonfirmasi, Rabu (20/3/2013).

Prakosa sudah melakukan pengecekan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.Didapatkan informasi valid bahwa yang terlibat dalam kasus ekstasi yang diungkap pekan lalu itu kader PDIP, Colbert. “Mabes Polri juga dikonfirmasi dan membenarkan dia adalah Colbert Mangara Tua,” ujar Prakosa.

Apa yang disampaikan Prakosa itu berdasarkan konfirmasi PDIP ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Prakosa menuturkan, PDIP juga sudah melakukan pencocokan foto. Dan benar yang diamankan itu Colbert, Ketua DPC PDIP Blora.“Ke Mabes Polri juga dikonfirmasi dan membenarkan dia adalah Colbert Mangara Tua,” ujar Prakosa.

Disamping Colbert, juga ditangkap dua warga negara asing yaitu Laosan warga negara Hong Kong dan Bahari Piong alias Boncel, mantan WNI yang sudah menjadi warga negara Belanda. “Boncel adalah mantan WNI yang menjadi pemasok jaringan tersebut. Kepolisian memperoleh informasi mengenai rencana transaksi dan penyeludupan narkoba oleh kelompok tersebut sekitar Februari 2013,” kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Sutarman.

Informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan membentuk tim gabungan untuk melaksanakan operasi dengan sandi “operation windmill” 2013 atau operasi kincir.  Dalam operasi tersebut Polisi berhasil menangkap sembilan tersangka yaitu ACH, BUD, JEF alias ROB, ABD GAN alias UD, Fredy, KUS, SAN alias AS, EM, dan IF. Demikian Komjenpol Sutarman menambahkan

Dari kesembilan orang tersebut, empat orang yakni Fredy, ACH, JEF alias ROB, ABD GAN alias UD mempunyai peran yang penting. ”ACH adalah orang yang disuruh FR mengambil ekstasi di bandara. JEF alias ROB dan ABD GAN yang akan terima ekstasi di Jalan Raden Saleh, sedangkan Fredy, napi Lapas Cipinang. Selanjutnya tersangka yang lain berperan sebagai supir dan kenek,” kata Sutarman.

Penggungkapan penyeludupan narkoba dari Belanda tersebut dilakukan pada 11 Maret 2013 lalu di Jalan Kembang Sepatu, Senen dan Rumah Makan Sederhana, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat oleh tim gabungan Polri.

Rencananya ekstasi tersebut akan dikirim ke Medan, Bali, dan Surabaya.Kelompok tersebut merupakan pemasok utama ekstasi ke tempat-tempat hiburan di Jakarta, tutur Sutarman.

Siapakah Colbert Mangara Tua yang merupakan Ketua DPC PDIP Blora itu?

Sepak terjang Colbert yang merupakan putra daerah asal Sumatera Utara (Sumut) ini cukup mengejutkan Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPD PDIP Jateng, M Prakosa. Colbert yang sedianya bukan warga Blora namun anehnya mampu meraup suara di Kabupaten Blora. Alhasil dia dipercaya menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Blora. “Saya juga bingung, bagaimana dia asli Sumatera Utara bisa mendapat suara di Blora,” ujar Prakosa, Minggu (17/3/2013) pagi.

Prakosa menyatakan, awal 2012 lalu Colbert pernah menyatakan mundur dari keanggotaan DPRD Blora dengan mengirimkan pernyataan tertulis kepada DPP PDIP. “Tapi sampai saat ini permohonan yang bersangkutan belum mendapat jawaban dari partai,” ujar Prakosa.

Namun, Colbert masih tetap menjabat sebagai Ketua DPC PDIP di Blora.Dibawah komando Colbert, Prakosa menilai, DPC Partai terlihat semerawut.“Memang di sana menjadi perhatian kita, sampai ada niatan untuk membenahi DPC Blora,” jelas mantan Ketua BK DPR RI ini.

Sebagai pejabat partai di tingkat daerah, dia mengaku tidak mengetahui banyak mengenai Colbert. Sepengetahuannya, Colbert mengundurkan diri karena alasan usaha. “Tapi saya tidak tahu usaha apa, yang saya tahu usahanya di Jakarta,” kata Prakosa.

Colbert ditangkap tim Direktorat IV Bareskrim Polri, Senin (11/3/2013) lalu sekitar pukul 17.00 WIB. Polisi mendapati Colbert sebagai penerima 400 ribu butir pil narkoba jenis ekstasi yang dikemas di dalam 4 buah kompresor.[KbrNet/adl - Source: KBN Antara/Detiknews

Read more »

TNI-Polri Bertikai dan Bermasalah Akibat Presiden Mengabaikannya

Konflik antara TNI dengan aparat kepolisian yang berujung pada pembakaran Mapolres OKU, Sumsel, menandakan hubungan dua institusi keamanan ini jauh dari kebersamaan. Bentrokan yang terjadi di OKU pada awal bulan Maret adalah bukan yang pertama. Indonesian Police Watch (IPW) mencatat sejak 2007 setidaknya terjadi 17 kali bentrok antara anggota TNI dan aparat kepolisian. Rinciannya 2007  terjadi 3 peristiwa, 2008 terjadi 2 peristiwa, 2009 terjadi 4 peristiwa, 2010 terjadi 6 peristiwa, 2011 terjadi 1 pe­ristiwa, April 2012 terjadi 1 pe­ristiwa. Sementara Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan bahwa konflik antara TNI-Polri meningkat 300 persen.Diduga jumlah itu hanya fenomena gunung es. Baru sedikit yang terungkap.

Meski Panglima TNI dan Kapolri selaku pimpinan tertinggi kedua institusi ini berkali-kali menyerukan hubungan baik dan berusaha meredam gejolak bawahan mereka, akan tetapi hubungan keduanya seperti bara dalam sekam. Diam tapi menyimpan potensi gejolak.  Rentetan ini menunjukkan konflik antara dua lembaga keamanan negara itu bukan lagi bersifat kasuistik dan personal, akan tetapi sistemik.

Semenjak pemisahan institusi kepolisian dari ABRI pada 1 April 1999, sudah terendus aroma persaingan antara polri dan TNI. Ada kecemburuan di kalangan TNI bahwa kepolisian seperti mendapatkan wewenang lebih besar dalam bidang keamanan dan pertahanan dibandingkan ‘saudara tuanya’, TNI.

Akibatnya muncul esprit de corps, semangat membela korps masing-masing atau semangat ashabiyyah di antara mereka. Konflik di OKU misalnya diawali dengan bentrokan fisik terlebih dahulu antar personil TNI dan kepolisian.  Beberapa kali konflik antar TNI-Polri disebabkan perkara yang sepele dan tidak patut. Akan tetapi tingginya sentimen antara institusi membuat persoalan itu dapat merembet menjadi konflik dalam skala besar.

Persoalan tambahan yang kerap membuat hubungan antara dua lembaga ini senantiasa tegang adalah alokasi anggaran yang tidak seimbang.  Pemerintah memberikan anggaran yang jauh lebih besar untuk kepolisian ketimbang kepada TNI.Untuk tahun ini saja pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 45,6 triliun untuk Polri. Termasuk pemerintah lebih memanjakan Densus 88 yang notabene di bawah Polri, sekalipun dalam operasinya mereka kerap melakukan extra judicial killing.

Sementara, pertahanan yang di dalamnya ada TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kementrian Pertahanan harus terseok-seok dengan anggaran Rp 77 triliun. Itulah yang menyebabkan alutsista yang dimiliki TNI sudah usang. Beberapa kali pesawat latih TNI AU jatuh dan menimbulkan korban di kalangan prajurit TNI. Sepanjang 12 tahun terakhir ada sekitar 30 pesawat milik TNI AU yang jatuh, sebagian besar karena usianya sudah uzur.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa manajemen institusi keamanan negeri ini terus memburuk. Selain diwarnai ketegangan hubungan antara TNI-Polri, tindakan indisipliner prajurit dan personil kepolisian termasuk melakukan berbagai tindak kriminal. Kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan perwira tinggi kepolisian adalah bukti kongkrit buruknya mental sebagian aparat keamanan. Kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan personil TNI dan Polri seperti peredaran dan pemakaian narkoba dan kekerasan acapkali diberitakan di media massa.

Sepanjang tahun 2012,  jumlah personil kepolisian maupun TNI yang melakukan tindak kriminal masih tinggi . Tercatat sebanyak 275 prajurit TNI melakukan pelanggaran kode etik karena melakukan perzinaan. Kemudian jumlah prajurit yang melakukan desersi mencapai 1.123 kasus. Pada tahun yang sama, kasus penganiayaan yang melibatkan prajurit TNI mencapai 355 kasus. Terlibat narkoba sebanyak 161 kasus, serta penyalahgunaan senjata api sebanyak 49 kasus. Pihak TNI juga mencatat sebanyak 3.634 prajurit terlibat pelanggaran hukum dan sedang diproses. Dari jumlah tersebut, TNI telah menyelesaikan perkara sebanyak 3.298 perkara.

Sementara itu Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2012 telah memberhentikan 595 anggota Polri secara tidak hormat. Pada tahun yang sama 217 anggota kepolisian terlibat narkoba. Ironisnya, meski banyak dipecat akan tetapi jumlah aparat yang melakukan pelanggaran justru meningkat. Jumlah personil kepolisian yang dipecat bertambah dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah 328 personil.

Di balik konflik yang sering terjadi antara TNI-Polri, yang justru harus dipertanyakan adalah dimana peran pemerintah, khususnya presiden selaku kepala negara bahkan panglima tertinggi? Padahal dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi seluruh jajaran aparat keamanan termasuk TNI dan Polri? Rentetan konflik TNI-Polri adalah gambaran kegagalan peran penguasa menata aparat keamanan di bawahnya.Pemerintahan SBY lebih banyak disibukkan dengan program pencitraan dirinya dan parpolnya, tunduk pada dominasi asing khususnya AS dan menjalankan agenda mereka, ketimbang menata kehidupan rakyatnya, termasuk membenahi persoalan di tubuh TNI dan Polri.

Publik mungkin belum lupa bagaimana Presiden SBY amat lamban menangani bahkan terkesan membiarkan konflik antara KPK versus Polri berjalan berlarut-larut.Dalam rangkaian konflik TNI-Polri pun presiden tidak segera turun tangan, meskipun konflik seperti ini sudah amat sering terjadi.  Ironi, sebagai pemangku jabatan komando tertinggi presiden justru membiarkan pertahanan dan keamanan negara dalam keadaan lemah, aparatnya saling bertikai dan kondisi mental mereka terus memburuk. []IJ – LS DPP HTI

Sumber Artikel : http://www.globalmuslim.web.id/2013/03/tni-polri-bertikai-dan-bermasalah.html

Read more »