Friday, March 29, 2013

Tahanan Polres Diperkosa Sejumlah Oknum Polisi



PALU, KOMPAS.com — Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah nasib yang kini dialami salah seorang perempuan berinisial FM (24). Akibat tersandung kasus narkoba, FM mendekam di tahanan Kepolisian Resor Poso, Sulawesi Tengah. Namun naas, di dalam sel tahanan Polres Poso, FM diduga diperkosa oleh sejumlah anggota polisi.

Terkait kasus ini, Kelompok Pemerhati Perempuan dan Anak (KPPA) Sulteng menggelar konferensi pers dengan sejumlah wartawan di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu di Jalan Rajawali 28, Palu, Jumat (29/3/2013).

Direktur KPPA Mutmainah Korona yang melakukan pendampingan terhadap kasus ini mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun timnya, FM diduga diperkosa oleh lebih dari satu orang anggota polisi di dalam sel tahanan pada Sabtu (23/3/2013) lalu.

"Kasus ini terbongkar karena ada saksi yang melihat kejadian itu. Kebetulan saksinya satu sel dengan korban. Saksi ini disuruh keluar dan di situlah perkosaan itu terjadi," kata Mutmainah Korona.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan yang dilakukan KPPA, pelaku memaksa korban dengan mengancam menggunakan pistol. "Oknum polisi tersebut sempat mengacungkan pistol ke arah korban. Ya karena ketakutan, dengan terpaksa FM melayani anggota polisi tersebut. Dan ini bukan sekali terjadi, tapi berulang," ujar Mutmainah.

Mutmainah berjanji akan mengawal kasus ini hingga keadilan diperoleh korban.

Editor :Glori K. Wadrianto
Sumber Artikel : http://regional.kompas.com/read/2013/03/29/20152792/Tahanan.Polres.Diperkosa.Sejumlah.Oknum.Polisi?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp

Thursday, March 28, 2013

Catatan Hitam Dicky Ambon, Preman yang Dibunuh di Selnya Sendiri Dia gembong preman yang pernah dihukum karena kasus pemerkosaan.

Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dicky Ambon (31 tahun), gembong preman yang mati diberondong di Lapas Cebongan, Yogyakarta, 23 Maret 2013

VIVAnews - Empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, tewas diberondong timah panas. Insiden bak di film action itu terjadi Sabtu pekan lalu, 23 Maret 2013.

Di antara sekian narapidana, para penyerang--sebuah kelompok misterius bersenjata laras panjang yang tampaknya amat terlatih--hanya mengincar empat tahanan ini. Bergerak dengan taktis, dalam tempo kurang dari 10 menit, kelompok itu mendobrak penjara dan tanpa kesulitan langsung menemukan target mereka. Dan keempat narapidana itu pun langsung tewas mereka eksekusi, di dalam sel mereka sendiri.
Rupanya, mereka berempat adalah tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang prajurit TNI anggota Detasemen Pelaksana Intelijen Kodam IV Diponegoro, Sersan Kepala Heru Santosa. Mereka adalah Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dicky Ambon (31 tahun), Yohanes Juan Mambait alias Juan (38 tahun), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29 tahun), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33 tahun).

Dua di antara mereka, Dicky dan Juan, bukan kaum rahib. Mereka punya banyak catatan kriminal di wilayah Yogyakarta. Bahkan, Dicky--lelaki kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur--tertera pada data Polresta Yogyakarta pernah ditahan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Yang lebih "hebat" lagi, saat ditangkap dalam kasus pemerkosaan, dia baru saja bebas bersyarat dengan sisa masa tahanan 2,5 tahun akibat kasus pembunuhan di Jalan Solo pada tahun 2002.

"Jadi, tersangka itu (Dicky Ambon) dalam masa bebas bersyarat," kata Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Pol. Dodo Hendro Kusuma, Rabu 27 Maret 2013.
Dedi, anggota geng preman Dicky Ambon

Dedi, anggota geng preman Dicky Ambon 
Dalam kasus pemerkosaan, Dicky diganjar hukuman penjara selama 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Perbuatan laknat itu dinyatakan terbukti dia lakukan pada 19 Agustus 2007. Saat itu, dia bersama Viktor Ndoen alias Ito, dengan mengendarai mobil milik pacar korban menjemput korban di pondokannya di kawasan Seturan, Yogyakarta. Dijemput pakai mobil pacarnya dan dibohongi bahwa dia telah ditunggu pacarnya di sebuah kafe, korban pun mau diajak pergi. Ternyata, di tengah jalan dia diperkosa Dicky.

"Korban ditelanjangi dan diperkosa di dalam mobil. Setelah itu, dibawa ke asrama tersangka (Dicky) dan diperkosa lagi bersama Ito. Keesokan harinya, korban diantar pulang oleh Ito menggunakan sepeda motor," Kompol Dodo menjelaskan.
Dicky tinggal di Asrama NTT di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta.

Korban lalu melapor ke polisi. Tahu diburu aparat, Dicky dan Ito lari ke Kupang. Polresta Yogyakarta langsung menetapkan mereka sebagai buronan dan memasukkan nama mereka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Berkat bantuan dari Polda NTT, dua begundal itu berhasil ditangkap.

Riwayat Yohanes Juan Mambait alias Juan tak kurang hitamnya. Dia adalah mantan anggota Polresta Yogyakarta. Pria kelahiran Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur itu lalu dipecat dengan tidak hormat dari Polri karena terlibat kasus narkoba. 

"Mantan anggota polisi yang terlibat pengeroyokan adalah YD alias Juan. Baru sekitar tiga bulan lalu dia menghirup udara bebas dalam kasus narkoba," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar Pol. Kris Erlangga, Selasa.
Di dunia hitam Yogyakarta, nama Dicky Ambon sudah tak asing lagi. Dia dikenal merupakan gembong kelompok preman yang amat ditakuti dan kerap membuat onar. Wilayah kekuasaannya antara lain membentang di sepanjang Jalan Solo, Yogyakarta.  
Serangan terhadap negara
Di luar perilaku bejat Dicky cs, penyerangan brutal ini membuat geram banyak kalangan, termasuk Presiden SBY. 
"Presiden SBY menyatakan pembunuhan brutal terhadap empat tahanan Lapas Cebongan di Sleman adalah bentuk serangan langsung terhadap kewibawaan negara," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa.

Presiden memerintahkan Kapolri untuk menyeret semua pelaku penyerangan ke pengadilan. Kepada Panglima TNI, Presiden menginstruksikan agar seluruh jajaran militer bekerja sama dengan Polri untuk mengungkap identitas para pelaku. 
Pasca Penyerbuan di Lapas Cebongan, Polisi Bersiaga
Lapas Cebongan usai diserang gerombolan bersenjata, 23 Maret 2013.
Kasus ini juga membuat gerah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hemengku Buwono X. Dia mengingatkan komitmen para pendatang di Yogyakarta untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di Kota Gudeg. Sultan mengingatkan bahwa perwakilan mahasiswa dari 10 perguruan tinggi di Yogyakarta telah membuat kesepakatan. Jika terlibat aksi kekerasan, maka mereka harus keluar dari Yogyakarta. 
"Itu janji mereka. Maka jika ada kekerasan lagi yang melibatkan etnis, lebih baik keluar dari Yogyakarta!" kata dia dengan nada tinggi, Rabu 27 Maret 2013.

Sultan mensinyalir berbagai aksi kekerasan yang kerap melibatkan mahasiswa dan pemuda dari suku tertentu di Yogyakarta terjadi antara lain karena keengganan mereka untuk bergaul dan berbaur dengan lingkungan setempat. Akhirnya, yang muncul malahan solidaritas dan arogansi etnis yang berlebihan di antara mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, Sultan menyatakan akan mempersulit pemberian izin pembangunan asrama berbau kesukuan di Yogyakarta. "Saya imbau kepada para bupati dan walikota di Yogya untuk mempersulit izin pembangunan asrama yang hanya untuk menampung etnis tertentu, karena asrama etnis telah menjadi salah satu sumber terjadinya konflik."

Sultan pun berpesan, "Mahasiswa dari Kalimantan, Batak, Papua, NTT, dan pulau lain, janganlah menjadi orang Jawa, karena memang bukan orang Jawa. Tapi jadilah mahasiswa Batak yang baik, mahasiswa NTT yang baik." (kd)
Sumber Artikel : http://fokus.news.viva.co.id/news/read/400784-catatan-hitam-dicky-ambon--preman-yang-dibunuh-di-selnya-sendiri

Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono



Insiden penyerbuan maskas PDI pimpinan Megawati oleh Rezim Orba terjadi pada 27 Juli 1996 atau biasa disebut Kuda Tuli. Dalam serangan itu terjadi pembakaran serta korban meninggal dunia.


Wikipedia mencatat Peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jl Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah BrigjenZacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.

Dokumen tersebut juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI bersama Alex Widya S. Diduga, Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo untuk melakukan penyerbuan. Seperti tercatat di dokumen itu, rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-Kongres Medan. Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000.

Insiden lain adalah kebakaran genset pada tanggal 13 Mei 2012. Apa hubungannya?

Kebakaran identik dengan api. Api merupakan simbol kemarahan. Hati dan pikiran menjadi panas sepanas api yang menghanguskan apa saja yang berada didekatnya.

Ada banyak cara memperingati Kuda Tuli, sebuah tragedi kemanusiaan di Indonesia. Salah satu cara mewujudkan ekspresi itu adalah dengan membakar dokumen dengan api.

Dokumen yang dibakar merupakan dokumen lawas, dokumen yang pantas dibuang ke tempat sampah. Najis memelihara dokumen-dokumen itu. Ini adalah gambar dokumen-dokumen yang najis tersebut:


Sumber Artikel : http://transtvnews.blogspot.com/2012_07_22_archive.html

Thursday, March 21, 2013

Buyung dan Rizal Ramli Ikut Minta SBY Turun

Adnan Buyung Nasution. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.COJakarta - Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, menyebut Susilo Bambang Yudhoyono gagal mengelola pemerintahan dengan baik. SBY dinilai terlalu mengurus partai ketimbang urusan negara.

"SBY bilang kepada menteri jangan terlalu banyak urus partai. Tapi lihat dia sendiri, berapa banyak urus partai," kata Buyung di Gedung Joeang, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2013.

Buyung bahkan mendorong pemilihan umum dipercepat agar SBY cepat turun dari kursi Presiden. Menurut Buyung situasi sekarang sudah tidak tertolong lagi. "Apakah kita mau bertahan satu setengah tahun lagi dengan keadaan seperti ini?" katanya.

Advokat senior itu menyatakan SBY banyak melanggar janji karena situasi negara tidak kunjung pulih. Perkembangan ekonomi, kata Buyung, hanya dinikmati segelintir orang kaya saja. Di sisi lain, 80 persen warga miskin masih kesulitan. "SBY enggak lakukan apa-apa sekarang," katanya.

Di tempat yang sama, aktivis Rizal Ramli menyatakan desakan masyarakat meminta SBY mundur dari jabatan sudah semakin kuat. Ia mendukung penuh gerakan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menggelar aksi menuntut SBY mundur. "Sebaiknya SBY mundur saja, daripada diundurkan," katanya.

MKRI rencananya akan menggelar aksi menuntut mundurnya Presiden SBY. Anggota Presidium MKRI Erwin Usman mengatakan aksi akan diramaikan simpatisan dari 17 provinsi. "Kami akan memusatkan aksi di depan Istana Presiden," katanya. Ia membantah aksi yang dilakukan oleh MKRI adalah upaya kudeta. MKRI meminta agar Pemilu dipercepat.

ANANDA BADUDU 
Sumber Artikel : http://www.tempo.co/read/news/2013/03/21/078468504/Buyung-dan-Rizal-Ramli-Ikut-Minta-SBY-Turun

Aksi 25 Maret Bukan Kudeta, tapi...

Hujan deras tidak menyurutkan semangat para perempuan ini berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (8/3). Mereka menyampaikan aspirasi dalam rangka Hari Wanita Sedunia TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.COJakarta - Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) akan menggelar aksi menuntut mundurnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami akan memusatkan aksi di depan Istana Presiden," kata anggota Presidium MKRI Erwin Usman di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2013. 

Erwin mengatakan aksi tersebut akan diramaikan oleh simpatisan dari 17 provinsi. Aksi ini sudah disiapkan sejak empat bulan lalu. Menurutnya, unjuk rasa pada Senin mendatang itu hanya awal dari serangkaian unjuk rasa selanjutnya. 

Ia membantah aksi yang dilakukan pekan depan adalah upaya mengkudeta Presiden SBY. Erwin mengakui bahwa MKRI tak punya cukup kekuatan untuk melakukan kudeta Presiden. Aksi tersebut dilakukan semata-mata untuk mendorong pergantian pemerintah melalui percepatan pemilihan umum. 

Ada lima tuntutan yang diusung MKRI. Pertama, MKRI meminta pemerintah menasionalisasi tambang minyak dan gas. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok. Ketiga, menghentikan keran impor kebutuhan pokok. Keempat, tuntaskan kasus korupsi, terutama yang dekat dengan lingkaran Istana. Kelima, menghentikan konflik agama, suku, dan ras. 

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara, Marciano Norman, mengatakan institusinya telah mengetahui rencana sejumlah kelompok yang bakal melakukan aksi unjuk rasa pada 25 Maret 2013. "Tuntutannya menurunkan presiden," kata Marciano, Selasa kemarin. 

Namun, Erwin memastikan unjuk rasa pada 25 Maret mendatang akan dilakukan dengan damai. Ia yakin aksi yang dilakukan oleh MKRI didukung banyak elite politik. "Kalau tidak didukung, kami tidak yakin maju," katanya. 

ANANDA BADUDU 
Sumber Artikel : http://www.tempo.co/read/news/2013/03/21/078468488/Aksi-25-Maret-Bukan-Kudeta-Tapi

Din Syamsuddin Minta SBY Tak Sebar Isu Kudeta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO Jakarta:Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tak sekedar menebar isu mengenai adanya rencana kudeta. Lebih baik, jika SBY punya data valid, Presiden memerintahkan tindakan hukum tegas terhadap mereka yang diduga berencana menggulingkan pemerintahan. 

"Kalau tak berani, berarti isu itu pepesan kosong," ujar Din saat berkunjung ke SD Muhammadiyah 3 Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Selasa, 19 Maret 2013. 

Din menganggap isu kudeta bukan hal serius.Dia berpendapat isu itu diungkapkan oleh Presiden SBY sekedar sebagai bentuk perasaan terancam. "Rakyat pasti tak peduli dengan isu ini," kata Din. 

Dia malah balik mengkritik Presiden SBY. Din menilai sikap Presiden SBY ini mengulangi pernyataan-pernyataan sebelumnya yang kerap menyatakan dalam posisi terancam. "Itu psikologi ingin dikasihani, merasa tertindas, pemimpin jangan suka mengeluh," ujar dia. 

Din mengaku tak mempermasalahkan sikap istana yang tidak mengundang perwakilan Muhammadiyah dalam rapat koordinasi dengan berbagai ormas menyikapi isu kudeta. Kata dia Muhammadiyah punya sikap tegas dalam posisi di depan negara. 

"Kami loyal sekaligus kritis," ujar Din yang selama seharian ini berkeliling ke sejumlah lembaga pendidikan muhammadiyah, mulai kampus hingga sekolah, di Yogyakarta. 

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Sumber Artikel : http://www.tempo.co/read/news/2013/03/20/078468134/Din-Syamsuddin-Minta-SBY-Tak-Sebar-Isu-Kudeta

Monday, March 18, 2013

"Suara Rakyat Tentang Wakil Rakyat" By @AlissaWahid

"Tricky Survey Ala LSI" By @kurawa

"Penjelasan JK Mengenai Century Gate" by @JK_Kita

"Kemarahan SBY Ketika Nazar Menyebut Ibas & Ani Menerima Uang" by @EAE18

"KPK Bukanlah 'Panggung Hiburan' Pemuas Napsu...." by @FahriHamzah

"Perjuangan Yulianis Melawan 'Konspirasi' Hukum & Koruptor" by @Eli_Dwina

Korupsi Dana Bantuan Bencana Dari Israel oleh Mantan Ketum PB HMI by: @cuapolitik

"Rapat Century & Misterinya Kepergian Denny Indrayana Ke Swiss" by @FahriHamzah

Relasi Nasionalisme, Sekulerisme, Demokrasi, Liberalisme dan Kapitalisme

"KESAKSIAN YULIANIS TERKAIT IBAS YANG DI'PETI ES'KAN KPK" By @TrioMacan2000

"TERSANDERANYA DENNY INDRAYANA & KETERLIBATAN MARZUKI DI GTIS" By @TrioMacan2000

Indonesian Audit Watch (IAW) menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membunuh penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2014

Indonesian Audit Watch (IAW) menuding  Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membunuh penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2014
[JAKARTA] Indonesian Audit Watch (IAW) menuding  Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membunuh penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 mendatang. Tanda-tanda KPU akan membunuh demokrasi tersebut sudah jelas. 

“Ketika Bawaslu memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) disertakan KPU menjadi Parpol peserta Pemilu 2014, dengan gampang KPU berkelit dan tidak mematuhinya,” kata Ketua pendiri IAW Junisab Akbar dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu (16/3).

Tidak hanya itu saja, kata Junisab, ketika fase sengketa Pemilu selesai di Bawaslu, maka Parpol yang merasakan ketidak-adilan akibat dari kinerja KPU ramai-ramai menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Partai Bulan Bintang (PBB) diputuskan PT TUN untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Namun, lagi-lagi keputusan PT TUN ini disikapi dengan 'sinis' oleh KPU yang kembali dimotori oleh seorang Ida Budhiati.

“KPU berkutat akan melakukan kasasi untuk menolak putusan itu. Katanya sikap KPU itu sesuai UU Pemilu. Padahal UU Pemilu tidak sepatah-kata pun menuliskan bahwa KPU bisa melakukan Kasasi,” tegas Junisab.

Lanjutnya, dalam waktu hampir bersamaan, Mahkamah Agung (MA) juga mengeluarkan fatwa yang kurang lebih menguatkan keputusan Bawaslu tentang PKPI.

“Disinipun, KPU melakukan penolakannya. Komisioner yang sama juga menjadi motor utama,” ujarnya.

Karena ulah KPU yang kelewatan tersebut, IAW mendesak,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan fungsinya menjaga kehormatan penyelenggara dengan maksimal. Karena, KPU dan Bawaslu menggunakan APBN.
 
“Fungsi maksimal itu adalah dengan sesegera mungkin melakukan audit etik terhadap kinerja KPU dan Bawaslu sampai kecurigaan publik dan Parol-parpol yang merasa dicurangi oleh KPU bisa pupus,” ujarnya.

IAW juga meminta DPR untuk memperluas bidang kerja DKPP sampai pada ranah menyidangkan pelanggaran yang bukan sebatas etika saja. Sehingga, uang Negara yang dipergunakan DKPP tidak menjadi sia-sia hanya sebatas lingkup peradilan etika semata.

“Jadi DKPP bukan hanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, namun sampai pada level Dewan Kehormatan Penyelenggara (-an) Pemilu. Sehingga maksimalisasi penggunaan uang Negara bisa didapatkan,” pungkas Junisab. (M-16)

Sumber Artikel : http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/iaw-kpu-bunuh-demokrasi-pemilu-2014/32358

MKRI Minta SBY Mundur Secara Baik-Baik

MKRI Minta SBY Mundur Secara Baik-Baik
JAKARTA] Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur secara baik-baik. Mengingat, pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY tidak berjalan sesuai harapan di segala bidang.   

"Saya berharap dia (SBY) mundur secara baik-baik. Tidak ada calon presiden yang kita ingin jatuhkan," kata Ketua MKRI, Ratna Sarumpaet dalam diskusi di daerah Cikini, Jakarta, Sabtu (16/3).   

Menurut Ratna, pemerintah tidak pernah mensejahterahkan rakyat. Sebaliknya ratusan undang-undang yang dibuat selama sembilan tahun reformasi menguntungkan pihak asing dan merugikan rakyat.   

Oleh karena itu, dengan tegas Ratna mengatakan MKRI memberi waktu sampi tanggal 24 Maret 2013 kepada Presiden SBY dan Budiono untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa, seperti memprioritaskan penuntasan kasus-kasus korupsi besar, melakukan. Nasionalisasi tambang dan migas, menghentikan liberalisasi impor, menurunkan harga.   

Jika itu tidak dilakukan, lanjut Ratna, maka MKRI akan memperjuangannya terbentuknya pemerintahan transisi untuk mencari presiden baru.   

Aktivis Petisi 28, Haris Rusli menambahkan bahwa pemerintahan saat ini memang sudah tidak layak dipertahankan sampai 2014. Sebab, hanya selalu menciptakan situasi darurat di seluruh lini masyarakat.  

"Kita sedang hadapi darurat politik. Hampir semua menterinya bermasalah secara hukum. Hampir separuh anggota DPR terlibat dalam korupsi. Dan 80 persen gubernur atau bupati terlibat korupsi dan 50 persennya sudah masuk penjara," kata Haris Rusli dalam acara diskusi yang sama.   

Ditambah lagi, lanjut Haris, darurat pangan, darurat keamanan, darurat hukum, darurat konstitusi negara dan darurat nilai-nilai.   

Oleh karena itu, senada dengan Ratna, Haris juga menyuarakan hal yang sama, yaitu pengunduran diri presiden.   

"Tidak ada satu pasal dalam UUD 1945 dan tidk ada satupun undang-undang yang melarang rakyat Indonesia melakukan gerakan menggulingkan pemrintahan yang sah. Jadi, gerakan menggulingkan Presiden SBY adalah gerakan yang tidaak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku," ujar Haris.   

Atas dasar itu semua, Sekjen MKRI, Adhi Massardi meminta seluruh rakyat untuk ambil bagian dalam aksi massa yang akan digelar secara damai pada tanggal 25 Maret 2013 mendatang.   

"Rencana aksi tanggal 25 Maret sebagai rancangan awal people movement (gerakan rakyat) akan dilaksanakan dengan cara damai," ujar Adhi.   

Konstitusional
   

Berbeda dengan MKRI, Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola mengatakan, sebaiknya setiap gerakan dilakukan secara konstitusional, dibandingkan melakukan demo secara besar-besaran yang membuat kacau.   

"Saya pikir MKRI ini harus kirim surat tantangan ke SBY untuk mengajak debat masalah-masalah yang merisaukan negara dan bangsa," kata Thamrin dalam acara diskusi yang sama.   

Untuk itu, lanjut Thamrin, MKRI harus membentuk kabinet bayangan yang berisi orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang pemerintahan. Sehingga, dapat mendebat dengan baik dan disertai data yang akurat.   

Selain itu, ungkap Thamrin, agar lebih konstitusional, MKRI juga harus mengirimkan surat ke Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) perihal debat tersebut. 

Dengan tujuan semakin menguatkan bahwa debat tersebut adalah debat publik yang didukung MPR sebagai wakil rakyat.   

Tetapi, Thamrin mengakui bahwa telah terjadi kebuntuan pemerintahan. Sebab, pemerintah sudah melanggar seluruh mukadimah dalam Pasal 33 UUD 1945. Sehingga, sudah selayaknya Presiden SBY mundur secara damai dan terhormat.   

"SBY secara leadership (kepemimpinan) tidak mampu dan secara moral tidak bagus," ungkap Thamrin. [N-8]

Sumber Artikel : http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/mkri-minta-sby-mundur-secara-baik-baik/32368

Jelang Aksi 25 Maret SBY Diingatkan Jangan Gegabah Tanggapi Aksi

Jelang Aksi 25 Maret SBY Diingatkan Jangan Gegabah Tanggapi Aksi
[SOLO] Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) yang menganggap bahwa gerakan rakyat untuk menggulingkan dirinya adalah gerakan inkonstitusional, dinilai sebagai pernyataan yang gegabah dan bentuk kriminalisasi terhadap hak pembangkangan sipil dan hak menyatakan pendapat milik rakyat yang diatur dalam UUD 1945.   

Hal tersebut disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH.   

"Saya melihat bahwa pernyataan Presiden SBY sangat gegabah. Sikap itu sama saja dengan mengkriminalisasi hak masyarakat yang justru dilindungi oleh konstitusi," ujarnya dalam rilis yang diterima SPdi Jakarta, Minggu (17/3) pagi.   

Menurut Aidul, konstitusi sendiri harus mengacu pada asas konstitusionalisme seperti yang pernah diajarkan oleh Bapak Revolusi Indonesia sekaligus Presiden Pertama RI, Soekarno.   

"Konstitusi itu diciptakan untuk rakyat dan bukan rakyat untuk konstitusi. Sehingga ketika sistem yang berjalan dan berkuasa dipandang sudah menyimpang, maka adalah konstitusional ketika rakyat memaksa agar sistem bekerja sesuai dengan kehendak rakyat," tegasnya.   

"Jadi konstitusi sendiri tidak bisa menyimpang dari prinsip konstitusionalisme yang mengacu pada 2 hal yakni menjamin hak rakyat untuk menyatakan pendapat dan kedua membatasi kekuasaan pemerintah. Itu dasarnya," imbuh Aidul.   

Lebih lanjut Aidul memaparkan bahwa banyak sejarah konstitusi Indonesia yang tidak ditulis secara formal dan prosedural.   

"Dekrit presiden 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno misalnya. Apakah itu sesuai dengan prosedur formal dan aturan yang berlaku saat itu, jelas tidak, tapi itu diterima masyarakat dan berjalan hingga hari ini. Konstitusional enggak itu, jelas konstitusional dong, kalau tidak berarti pemerintahan pasca dekrit termasuk pemerintahan SBY juga inskonstitusional," paparnya.   

"Selain itu turunnya Presiden Soeharto pada 1998 lalu yang secara formal jelas dipandang menyalahi konstitusi yang berlaku saat itu, tapi ketika rakyat menerima, maka yang terjadi adalah tindakan yang konstitusional," tandasnya.   

Merujuk pada gerakan rakyat yang dikabarkan ingin menuntut turunnya SBY, Aidul sendiri lebih melihat hal itu sebagai bentuk kegeraman rakyat atas buntunya mekanisme formal yang berjalan di negeri ini.   

"Kalau sistemnya benar seharusnya aspirasi dan kegelisahan rakyat dapat ditangkap oleh lembaga seperti DPR dan MPR untuk disampaikan kepada Presiden. Nah dalam konteks hari ini itu tidak berjalan, jadi gerakan rakyat itu justru harus ditempatkan sebagai gerakan untuk menegakkan konstitusi yang tidak berjalan. Itu konteksnya yang sesuai dengan asas konstitusionalisme, jadi itu bukan tindakan inskontitusional dong," terangnya.   

"Seharusnya kan aspirasi rakyat itu diserap bukan justru dikriminalisasi. Nah lucunya itu justru yang terjadi, sehingga SBY saya anggap sangat gegabah saat menyatakan itu," imbuhnya.   

Aidul menekankan bahwa dalam hukum Tata Negara sendiri dikenal istilah keadilan formal dan keadilan konstitusional.   

"Gerakan seperti yang digalang oleh Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia(MKRI) sendiri yang mengultimatum agar SBY segera turun, jelas tidak untuk mendapatkan keadilan formal, karena secara formal dan sesuai prosedural dipandang salah, tapi secara konstitusionalisme, itu sah dan itu yang disebut sebagai keadilan konstitusional," pungkasnya. [PR/L-8]

Sumber Artikel : http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/sby-diingatkan-jangan-gegabah-tanggapi-aksi/32372

Perburuan Aset Bank Century Di Swiss , Timwas: Ada Niat Denny Indrayana Tutupi Sesuatu

Perburuan Aset Bank Century Di Swiss , Timwas: Ada Niat Denny Indrayana Tutupi Sesuatu
[JAKARTA] Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century, Bambang Soesatyo mendesak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham),  Denny Indrayana untuk menjelaskan pemutusan akses Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Swiss terkait aset bank tersebut.   

"Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana wajib menjelaskan motifnya memutus akses Kedubes RI di Swiss dalam perburuan aset Bank Century," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (17/3).   

Bambang menduga ada niat untuk menutup-nutupi proses perburuan aset tersebut.   

"Tindakan Denny memutus akses Dubes RI untuk Swiss, Djoko Susilo, dalam perburuan aset Century di Swiss ini nekad. Selain itu, patut diduga adanya niat untuk menutup-nutupi sesuatu dari proses perburuan aset itu," katanya.   

Dia menilai, bisa dipastikan pihak berwenang di Swiss hanya mau berurusan dengan Kedubes RI di negara yang bersangkutan untuk urusan aset Century.   

"Status tim pemburu aset dari Jakarta hanya sebagai pendukung langkah kedubes RI. Jadi, Kalau akses Dubes dan staf Kedubes RI diputus dari kasus ini, dengan siapa lagi pihak berwenang Swiss berkomunikasi dan berkoordinasi?" katanya.   

Menurut Bambang, pihak berwenang di Swiss tidak akan menanggapi meskipun Wamenkumham Denny posisinya sebagai Ketua Tim Terpadu Perburuan Aset Century.   

"Etikanya, jika ingin berurusan dengan instrumen apapun di negara lain, seseorang tersebut harus dinaungi atau keluar dari pintu Kedubes RI. Di negeri yang administrasi dan tata kelolanya sudah tertib, kita tidak bisa berperilaku mentang-mentang atau aji mumpung," katanya.   

Selain itu, Anggota Komisi III DPR tersebut mendesak Kemenkumham untuk menjelaskan urgensi penggunaan jasa International Centre for Asset Recovery (ICAR) dalam pemburuan aset Century.   

"Sebab, bukankah pemerintah sudah membentuk Tim Terpadu perburuan aset Century. Apa yang dikerjakan ICAR dan apa fungsi tim terpadu harus jelas," katanya.   

Dia menambahkan dalam konteks perburuan aset Century di Swiss, Denny Indrayana sudah menjelaskan bahwa persoalannya sudah ditangani pihak berwenang (central authority) kedua negara.   

"Kalau benar yang dikatakan Denny, untuk apa lagi kehadiran pihak ketiga seperti ICAR?," katanya. [Ant/L-8]

Sumber Artikel : http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/timwas-ada-niat-denny-indrayana-tutupi-sesuatu/32373

Sunday, March 17, 2013

Tersangka pembunuh polisi yang memiliki ilmu kebal

Tragedi pemburuan tersangka pelaku pembunuh Polisi yang ternyata memiliki ilmu kebal , ratusa peluru di tembakkan ke tubuhnya , namun korban nampak tidak mengalami luka sedikitpun

Pidato terakhir Presiden Soeharto

Diupload pada 22 Mei 2011
Inilah rekaman daripada pidato terakhir Bapak Presiden Rebelik Endonesa, Bapak Soeharto, yang menyataken daripada berenti dari jabatannya.


Ambisi mahasiswa waktu itu yang di tunggangi kepentingan politik lainnya telah berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya . Namun satu hal yang harus di pahami bahwa pada waktu itu memang krisis ekonomi cukup parah , akan tetapi krisis tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja , hampir di seluruh dunia mengalamai goncangan ekonomi khususnya di wilayah ASEAN . Sedikit menengok sejarah , banyak situasi positif pada era kepemimpinan Soeharto yang menimbulkan damak ada sebagian rakyat yang ternyata merindukan era Soeharto dulu yang di pahami dengan beragam oleh masyarakat .

Pelantikan Soekarno sebagai Presiden RIS

Diupload pada 4 Jan 2009
Tahun ini tanggal 17 Desember 2009, tepat 60 tahun Bung Karno dilantik sebagai Presiden R.I.S

Indonesia Tempo Doeloe 1910-1915 1

Diupload pada 13 Des 2008
Life in Batavia, Bandoeng, Bogor in 1910 and 1915. Part 1 - 1910: Trip by car through Weltevreden. Groote Boom - Kali Besar - Glodok - Trip opiumkit - Pasar Baroe - Tanah Abang - Harmonie - Tanah Abang - Koningsplein.

Jepang Masuk Indonesia

Diupload pada 6 Agt 2007
Perjalanan ekspansi Jepang menuju Indonesia pada tahun 1942.

Rahasia G30S/PKI diungkap televisi Inggris

Diupload pada 28 Feb 2012
Bagaimana tanggapan para ahli politik dan sejarah Indonesia?

Hari Raya Idul Fitri di Zaman Jepang

Diupload pada 10 Okt 2007
Pada akhir tahun 1942, diselengarakanlah perayaan Idul Fitri. Perayaan ini agak sedikit istimewa, karena untuk pertama kalinya diadakan di zaman penjajahan Jepang.

Batavia Jakarta 1929 old days Indonesia



Diupload pada 31 Agt 2009
this filmed when Jakara still named as Batavia, under the dutch colonial.
silent movie text in dutch.

Video : Inilah keadaan Jakarta pada tahun 1941



Diupload pada 15 Sep 2009

Inilah keadaan Jakarta pada tahun 1941. WWuiiiihhh hebat yah....gambarnya udah berwarna. Ga tau nih siapa yang buat. Adakah yang tahu...siapa?

Golkar Diramalkan Menang Pemilu 2014

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama dua Wakil Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono, Fadel Muhammad (kanan) dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.COJakarta - Lingkaran Survei Indonesia menyatakan Partai Golkar memiliki tingkat keterpilihan tertinggi jika pemilihan umum dilakukan hari ini. Tingkat elektabilitas Partai Golkar mencapai angka 22,2 persen atau melonjak hampir 8 persen dibandingkan dengan Pemilu 2009.

"Golkar masih kokoh di urutan pertama," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Timur, Ahad, 17 Maret 2013. Menurut dia, Golkar berhasil mencapai angka psikologis pemenang pemilu, yaitu 20 persen. Pada Pemilu 2004, Golkar meraih 21,58 persen suara dan menjadi partai pemenang.

Lingkaran menyatakan, survei dilakukan pada 1-8 Maret 2013 dengan metode multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 orang dengan tingkat kesalahan 2,9 persen. Adjie mengklaim survei ini dilakukan dengan dana sendiri. Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif, yakni diskusi kelompok terfokus dan analisis media.

Adjie menjelaskan, posisi kedua ditempati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan angka 18,8 persen. Dari beberapa kali hasil survei, posisi PDI Perjuangan stabil di posisi kedua. Angka yang diperoleh PDI Perjuangan tidak jauh berbeda dengan perolehan suara pada Pemilu 2004. "PDI Perjuangan naik 4 persen dibandingkan Pemilu 2009," kata dia.

Partai Demokrat terus mengalami penurunan suara. Menurut hasil survei, Demokrat hanya berhasil meraih 11,7 persen atau turun 9 persen dibandingkan pemilu sebelumnya. Menurut Adjie, penurunan ini disebabkan kasus korupsi yang menimpa kader Demokrat dan diberitakan oleh media massa.

Posisi keempat ditempati Partai Gerindra dengan perolehan suara sebesar 7,3 persen. Dukungan kepada Gerindra disebabkan sosialisasi masif melalui media massa dan keberadaan sosok Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina. Posisi selanjutnya ditempat oleh Partai Nasdem, PKB, PPP, PAN, dan PKS dengan kisaran suara 4 persen. "Yang belum menentukan pilihan sebanyak 16,7 persen," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO


Sumber Artikel : http://www.tempo.co/read/news/2013/03/17/078467556

Follow Twitter

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Justin Bieber, Gold Price in India